Anggaran Dapur MBG Sesuai Standar Nasional
Pemerintah mengalokasikan anggaran dapur MBG sebesar Rp10 miliar per tahun untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis. Dana tersebut disalurkan langsung melalui virtual account ke setiap dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kelancaran operasional. Program ini menjadi prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah dan ibu hamil.
Rincian Alokasi Anggaran untuk Operasional Dapur MBG
Badan Gizi Nasional mengelola distribusi dana dengan sistem yang terstruktur dan transparan. Setiap dapur SPPG memperoleh pendanaan yang cukup untuk menjalankan seluruh kegiatan produksi makanan bergizi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan secara langsung untuk efisiensi maksimal.
Adapun rincian penggunaan anggaran dapur MBG sebagai berikut:
- 85% dialokasikan untuk pembelian bahan baku, dengan 99% di antaranya merupakan produk pertanian lokal
- 10,5% digunakan untuk gaji relawan dan biaya operasional harian dapur
- Sisanya untuk administrasi dan pemeliharaan fasilitas, termasuk peralatan pendukung seperti solid rack untuk penyimpanan bahan makanan
Dana tersebut memastikan setiap dapur mampu memproduksi hingga 3.500 paket makanan setiap hari. Anggaran per porsi ditetapkan Rp8.000 untuk tingkat PAUD dan SD kelas 1-3, sedangkan Rp10.000 untuk SD kelas 4-6 hingga SMA sederajat.
Penyerapan Anggaran dan Dampak Ekonomi Program MBG
Program ini memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pasokan bahan baku. Hingga September 2025, sebanyak 8.018 dapur MBG telah beroperasi di 38 provinsi dengan total penyerapan anggaran mencapai Rp15,7 miliar. Setiap dapur menyerap anggaran antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan untuk kegiatan operasional.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut berkontribusi membangun 500 unit SPPG dengan investasi Rp750 miliar. Pembangunan tersebut berhasil menyerap 25.000 pekerja dari masyarakat setempat, sehingga membuka lapangan kerja baru. Selain itu, program ini melibatkan sekitar 20 pemasok komoditas per dapur untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan.
Modal Pembangunan Dapur MBG untuk Mitra Swasta
Pembangunan dapur MBG oleh mitra membutuhkan Rp500 juta–Rp2 miliar, rata-rata Rp700 juta–Rp1 miliar. Hingga kini, 10.681 SPPG dibiayai sepenuhnya oleh mitra tanpa dana APBN. Kementerian PUPR juga mengalokasikan Rp1,97 triliun untuk membangun 222 dapur di wilayah 3T.
Tantangan dan Rencana Pengembangan Program ke Depan
Meskipun telah menunjukkan progres positif, program ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Masih terdapat lima kabupaten yang belum terjangkau, yaitu Pegunungan Arfak, Sumba Tengah, Maibarat, Tamraw, dan Mahakam Ulu. BGN terus berupaya memperluas jangkauan dengan menambah jumlah dapur di daerah-daerah tersebut.
Masih ada lima kabupaten yang belum terjangkau, dan penguatan rantai pasok dibutuhkan ketika jumlah dapur bertambah hingga 30.000 unit. Pemerintah mendorong masyarakat memperkuat usaha pertanian dan peternakan lokal. Untuk 2026, pemerintah menyiapkan Rp335 triliun untuk memperluas cakupan dapur, meningkatkan fasilitas, dan menjamin akses makanan bergizi.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas nasional dengan alokasi anggaran Rp10 miliar per tahun untuk setiap dapur SPPG. Dana ini memastikan operasional dapur berjalan efisien, dengan 85% digunakan untuk bahan baku lokal, sehingga mendorong ekonomi masyarakat sekitar. Hingga 2025, lebih dari 8.000 dapur telah beroperasi dan mampu memproduksi hingga 3.500 porsi makanan per hari. Keterlibatan mitra swasta juga signifikan, dengan kebutuhan modal Rp500 juta–Rp2 miliar per dapur, serta pembangunan ribuan unit SPPG tanpa menggunakan dana APBN.
Meski menunjukkan hasil yang kuat, program MBG masih menghadapi tantangan seperti perluasan layanan ke lima kabupaten yang belum terjangkau dan penguatan rantai pasok seiring peningkatan jumlah dapur. Pemerintah merespons kebutuhan ini dengan menyiapkan anggaran Rp335 triliun untuk 2026 guna memperluas cakupan, meningkatkan kualitas fasilitas, serta menjamin akses makanan bergizi bagi anak Indonesia. Upaya ini diharapkan menciptakan dampak jangka panjang berupa peningkatan kesehatan, produktivitas, dan pemerataan kesejahteraan.